GURU BUKAN BONEKA

Dr. Uswatun Hasanah



Gambar : Dokumentasi Pribadi

   MIRIS. Persesjen no 06 tahun 2020,  bahwa didalamnya pada pasal 6 tertulis bahwa Tunjangan Profesi dikecualikan bagi guru bukan PNS yang bertugas di SPK (Satuan Pendidikan Kerjasama). 

    Coba kita lihat pasal 01, tugas guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan dasar, pendidikan formal, pendidikan menengah. Nah dari pasal tersebut, sebagai guru, bagi saya tidak melihat perbedaan antara guru PNS naupun Non-PNS. Tanggungjawab yang diemban sama.

    Sesama guru, bagi saya tidak ada yang beda antara guru yang bertugas di SPK, PNS, Non PNS, atau bahkan Guru Bimbingan belajar sekalipun. Secara naluriah, seseorang jika seseorang memilih profesi guru, maka yang utama adalah ketulusan dan keikhlasan menghadapi berbagai macam karakter peserta didik, protes dari orang tua, masyarakat, bahkan istilah keren sekarang Natizen. Masih sedikit sekali terlihat apresiasi bagi guru berkarakter, yang ada adalah guru berprestasi di akademis.

     Ketulusan dan keikhlasan tersebut ya jangan trus makin ditindas dengan adanya penghilangan tunjangan profesi tersebut. Siapapun , dimanapun, darimanapun, seorang Guru terikat dengan undang-undang Dosen dan Guru no 14 Tahun 2015. Tidak ada perbedaan dalam perjanjian kalau di SPK, maka tidak wajib memberikan pendidikan karakter bagi peserta didik, atau tidak menyusun perangkat pembelajaran.

    Lanjut lagi pasal 06, bahwa tunjangan profesi guru tidak diberikan kepada guru agama, ataupun guru yang bertugas di Satuan Pendidikan Kerjasama.  Jangankan guru agama Non-PNS, Guru PNS Agama saja sampai saat ini sudah hampir 10 tahun belum menerima Tunjangan Profesi Guru.

    Kesuksesan seorang guru tak harus ditunjukkan lewat prestasi akademis guru maupun peserta didik. mungkin yang terlupakan adalah soft skill. Ingat, guru itu profesi mulia, jika bapak ibu ingin tahu bagaimana perasaan guru saat ditanya, paling nikmat pada bagian mana profesi guru itu? jawabannya adalah saat berinteraksi atau mengajar. Bukan saat gajian.

     Apakah wacana penghapusan tersebut dikarenakan sekolah tersebut merupakan SPK yang notabenenya sudah ada kerjasama dengan lembaga pendidikan asing yang terakreditasi, sehingga ada kekhawatiran dobel anggaran?. Sebagai seorang PNS yang mendapatkan tunjangan Profesi Guru, saya ikut prihatin dengan kondisi dan keputusan tersebut.

    Jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti diskusi hangat dengan para pakar pendidikan, Dirjen GTK Kemendikbud RI, praktisi pendidikan, organisasi pendidikan serta anggota komisi X DPRRI pada hari Minggu, 14 Februari tahun 2021 pukul 14.30 s.d 17.00 WIB. 

    Bagi peserta dapat registrasi, Doorprize dan Sertifikat dengan mengisi link berikut : https://s.id/RegisNgopiTPP saat kegiatan berlangsung.



  Baca lebih lanjut berikut : PERSESJEN NO 06 TAHUN 2021

Related

PENDIDIKAN 4292783278409600818

Posting Komentar

emo-but-icon

follow us !

Trending

item